Fakta Sejarah Lahirnya Pancasila Sebagai Dasar Negara

Fakta Sejarah Lahirnya Pancasila Sebagai Dasar Negara

Fakta Sejarah Lahirnya Pancasila Sebagai Dasar Negara - Sudah seharusnya bangsa yang besar memiliki dasar negara, sebab bangunan yang kokoh harus dilengkapi dengan pondasi yang kuat, begitupun juga dengan suatu bangsa, termasuk Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka sudah ada gagasan dan upaya untuk membuat dasar negara melalui Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Semangat kemerdekaan yang terus menggelora membuat para pejuang kemerdekaan bekerja keras demi mencari dasar negara yang tepat bagi Indonesia.

BPUPKI merupakan cikal bakal lahirnya dasar negara, lalu bagimana sepak terjang BPUPKI, apa maksud dan tujuan didirikannya BPUPKI, apa hasil yang sudah dicapai oleh BPUPKI? Simak ulasannya berikut ini.

Lihat Juga:
Pembentukan BPUPKI (29 April 1945) dan Usulan Dasar Negara

Tertanggal 7 September 1944, pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia, Jepang merasa perlu untuk mendirikan BPUPKI untuk merumuskan dasar negara dan tata pemerintahan Indonesia.

Kemudian dibentuklah BPUPKI yang diketuai  Dr. Radjiman Wedyodiningrat, BPUPKI sendiri dalam bahasa Jepang dapat disebut sebagai Dookoritsu Junbi Coosakai. Pada  29 Mei hingga 1 Juni 1945 dilakukan sidang BPUPKI untuk pertama kalinya.

Sidang yang berlangsung selama empat hari tersebut, mendatangkan 33 pembicara dengan pembahasan mengai dasar negara. Dari 33 pembicara tersebut terdapat tiga tokoh yang memiliki gagasan yang dapat diterima antara lain, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

Dari tiga tokoh tersebut masing-masing menggagas dasar negara yang dianggap tepat untuk Indonesia. Dimana gagasan tersebut dijabarkan dalam butir-butir sebagai berikut:

Dasar Negara Versi Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Moh. Yamin yang juga merupakan salah satu dari 33 pembicara tersebut mengusulkan dasar negara dalam pidato tidak tertulisnya yang ia sampaikan dalam sidang pertama BPUPKI, yaitu:
  1. Peri Kebangsaan.
  2. Peri Kemanusiaan.
  3. Peri Ketuhanan.
  4. Peri Kerakyatan.
  5. Kesejahteraan Rakyat.
Setelah selesai pidatomya selesai, kemudian Moh. Yamin  mengusulkan gagasan yang ia tuliskan dalam naskah rancangan UUD RI yang tertuang rumusan 5 dasar sebagai berikut:
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kebangsaan Persatuan Indonesia.
  3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
  4.  Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
  5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dasar Negara  Versi Mr. Soepomo (31 Mei 1945)

Selain Muhammad Yamin, pada hari kedua masa sidang pertama BPUPKI,  Mr. Soepomo juga mengusulkan dasar negara yang ia paparkan dalam 3 teori mengenai bentuk-bentuk negara, yaitu:

Negara individualistik, yakni negara yang disusun atas dasar kontrak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu sebagaimana ia mengutip ajaran Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques Rousseau, Hebert Spencer, dan H. J. Laski.

Negara golongan (class theori), teori ini ia kutip dari pemikiran Marx, Engels, serta Lenin.

Negara Integralistik, dimana negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, akan tetapi berdiri di atas semua kepentingan sebagaimana ia mengutip dari ajaran Spinoza, Adam Muller, serta Hegel.

Dalam hal Mr. Soepomo menyuarakan yang dimaksud negara integralistik menurutnya adalah negara persatuan, yakni negara satu yang berdiri di atas semua kepentingan orang. Ia juga menggagas 5 butir dasar negara antara lain:
  1. Paham Persatuan.
  2. Perhubungan Negara dan Agama.
  3. Sistem Badan Permusyawaratan.
  4. Sosialisasi Negara.
  5. Hubungan antar Bangsa yang Besifat Asia Timar Raya.

Dasar Negara Versi Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Selain Muhammad Yamin dan Soepomo, tokoh yang ketiga mengusulkan gagasan dasar negara adalah Ir. Soekarno. Bukan hanya mengusulkan dasar negara Ir. Soekarno juga mengusulkan nama dasar negara.

Nama dasar negara yang diusulkan adalah Pancasila, Istilah Pancasila ini diambil dari Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular.  Ia juga mengusulkan lima butir pancasila, yaitu:
  1. Kebangsaan Indonesia.
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan.
  3. Mufakat atau Demokrasi.
  4. Kesejahteraan Sosial.
  5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.
Setelah melalui proses musyawarah, akhirnya dasar negara disepakati dengan nama Pancasila, namun untuk 5 butir yang diusulkan Ir. Soekarno belum disepakati masih dalam tahapan rekomendasi.

Untuk mematangkan tiga gagasan dari tiga tokoh tersebut maka dibentuklah panitia kecil dengan 8 anggota yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutardjo, A. Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Mr. Moh. Yamin, serta Mr. A. A. Maramis. Namun paitia delapan mengalami deadlock.

Untuk menghindari gesekan, maka dibentuklah panitia semnilan yang beranggotakan dari kalangan nasionalis dan agamis yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, A. Wachid Hasyim, serta H. Agus Salim.

Panitia sembilan ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan melakukan sidang pertama pada 22 Juni 1945. Dari hasil keputusan panitia sembilan ini, Panitia Sembilan berhasil menyusun naskah yang disebut Rancangan Preambule Hukum Dasar. Mr. Moh. Yamin mempopulerkan naskah rancangan itu dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut:
  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian Piagam Jakarta menua protes, karena sila pertama mencerminkan Indonesia sebagai negara Islam, padahal Indonesia tidak 100 persen Islam. Selanjutnya BPUPKI melakukan sidang kedua (10-16 Juli 1945) dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja Panitia Sembilan dan berhasil menghasilkan poin berikut:
  1.  Kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta.
  2. Negara Indonesia berbentuk negara Republik. Ini merupakan hasil kesepakatan atas 55 suara dari 64 orang yang hadir.
  3. Kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka (Hasil kesepakatan 39 suara).
  4. Pembentukan tiga panitia kecil sebagai: Panitia Perancang UUD, Panitia Ekonomi dan Keuangan, Panitia Pembela Tanah Air.
  5.  Pembentukan PPKI (9 Agustus 1945) dan Pengesahan Dasar Negara
Setelah selesai melaksanakan tugas, selanjutnya BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudian dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut Dookuritsu Junbi Iinkai sebagai gantinya.

PPKI bertugas mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan UUD 1945. Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno, wakil ketua Moh. Hatta dan jumlah anggota 21 orang.

Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini digunakan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Golongan pemuda (Soekarni, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Sjahrir, Soedarsono, Soepomo, dan kawan-kawan) meminta Ir. Soekarno agar segera mengumumkan kemerdekaan RI.

Sebaliknya, golongan tua menolak dengan alasan Proklamasi Kemerdekaan harus direncanakan secara matang. Terjadilah kesepakatan di Rengasdengklok dan Proklamasi dilaksanakan pada Jumat, 17 Agustus oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta di Jakarta.

Sore hari setelah proklamasi, opsir Jepang datang ke rumah Moh. Hatta untuk menyampaikan keberatan dari wakil Indonesia bagian timur terhadap sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta.

Setelah kemudian dilakukan sidang bersama wakil-wakil Islam, kemudian wakil-wakil dari kalangan Islam yang diwakili para ulama menghadiahkan Pancasila untuk disepakati pengubahan sila pertama Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama. Hasil sidang tersebut adalah:
  • Penetapan Pembukaan Hukum Dasar (sekarang disebut Pembukaan UUD 1945) yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara.
  •  Pemilihan dan menetapkan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama.
  • Presiden dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dalam melakukan tugas-tugasnya.
Itulah fakta sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kini hari lahirnya pancasila diperingati pada 1 Juni berdasarkan Perpres No 24 tahun 2016. Padahal Pancasila yang sekarang digunakan telah disahkan pada 18 Agustus selang sehari setelah hari kemerdekaan. (Dikutip dari catatan perkuliahan)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel