Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia

Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia

Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia - Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sejak saat itu pula Indonesia harus memiliki perangkat kenegaraannya sendiri. Pada periode inilah Indonesia harus mengalami masa pembenahan baik dalam sektor pemerintahan negara, kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi yang otomatis berubah pula seiring dengan berubahnya kedaulatan negara dari tangan Jepang ke tangan tangan bangsa Indonesia sendiri.

Dengan kata lain, bangsa Indonesia mulai saat itu sudah bisa menentukan nasibnya sendiri. Hanya saja yang menjadi masalahnya adalah bangsa Indonesia mengalami kelemahan dalam administrasi negaranya sehingga usaha pembenahan yang dilakukan tidak menghasilkan hasil yang maksimal.

Tidak hanya dihadapkan pada masalah lemahnya pengelolaan administrasi negara saja tetapi dalam proses peralihan perekonomian dari sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi yang dikelola oleh orang-orang pribumi, Indonesia kembali dihadapkan pada dua masalah penting yaitu jumlah orang pribumi Indonesia sendiri yang sudah terlatih dan berpengalaman pada bidang ini masih terlalu sedikit dalam hal merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mendorong perkembangan suatu kelas pengusaha golongan pribumi dan untuk mempercepat perbaikan ekonomi bangsa.

 Masalah yang kedua adalah perusahaan-perusahaan milik asing dan orang Cina mendominasi sektor – sektor ekonomi modern, sedangkan orang Indonesia tidak memiliki modal dan keterampilan berwiraswasta yang diperlukan untuk dapat bersaing secara ekonomis dengan mereka.

Oleh sebab itu, kebijakan – kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada saat itu, tidak membawa perubahan yang berarti terhadap struktur perekonomian Indonesia, sementara itu tidak ada pelaksanaan yang tegas dan konsisten untuk mendorong tumbuhnya suatu kelas pengusaha yang kuat dan efektif guna menggantikan pengusaha – pengusaha asing dan para pedagang Cina.

Karena kelemahan – kelemahan inilah, maka di Indonesia muncul sebuah kalangan pelaku ekonomi yang masih bergantung pada pengaruh dari pihak tertentu yang disebut “ pengusaha klien “. Pengusaha klien inilah yang kemudian berkembang pesat di Indonesia dan menguasai perekonomian Indonesia.

 Hal ini sungguh jauh dari harapan atau tujuan perekonomian Indonesia yang mengharapkan munculnya kelompok pengusaha yang kompetitif dan otonom, bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan pemerintah, sebagai kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kelompok yang mandiri inilah yang sangat dibutuhkan sebagai komponen utama bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian terbuka, yang ditentukan oleh pasar.
Yang akan menjadi pokok pembahasan berikut ini adalah hal-hal yang melatarbelakangi munculnya kalangan pengusaha klien dan bagaimana perkembangan selanjutnya dari pengusaha klien itu di masa mendatang, khususnya di Indonesia.

Latar Belakang Politik

Sejak masa kemerdekaan hingga masa orde baru, bangsa Indonesia telah mengalami 3 macam bentuk pemerintahan yang berbeda. Pergantian sistem politik ini juga berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

 Setiap masa pemerintahan memiliki kebijakan ekonomi yang berbeda-beda sehingga tidak ditemukan suatu titik fokus dalam pelaksanaan kebijakan yang sudah ada. Kebijakan dari pemerintah yang sebelumnya, yang sebagian besar belum terselesaikan diabaikan begitu saja dan diganti dengan kebijikan yang baru. Begitu seterusnya sehingga tidak adanya kesinambungan dalam perealisasian kebijakan – kebijakan itu.

Walaupun pemerintah memiliki orientasi ideologis yang dengan jelas dapat dibedakan satu sama lain, tetapi ketiga sistem itu tetap bertujuan untuk menggantikan sistem ekonomi kolonial, yang merupakan warisan penjajah Belanda yang telah berlangsung lama.

Secara khusus, para elite Indonesia ingin menggantikan pengusaha–pengusaha besar milik Belanda – di antaranya ada yang lebih menginginkan agar perusahaan diselenggarakan oleh negara dan yang lainnya menghendaki diselenggarakannya perusahaan–perusahaan oleh swasta – dan lebih dari itu, mereka hampir sepenuhnya sependapat bahwa monopoli Cina di bidang perusahaan , jasa bank dan perdagangan kecil, harus dipatahkan.

Saluran untuk mendekati kekuasaan dan sumber patronase mengalami perubahan, dan hal ini mengakibatkan pergantian orang – orang yang mendapat perlakuan istimewa, namun hasil pokoknya adalah sama. Pada periode Sistem Parlementer, sumber patronase berada pada tokoh-tokoh partai politik dan kabinet, kemudian pada periode Demokrasi Terpimpin di bawah presiden Soekarno sumber patronasenya adalah istana presiden. Sedangkan di masa orde baru, sumber patronase yang barangkali paling efektif adalah pada sebagian kelompok dalam tubuh militer.

Kebijaksanaan–kebijaksanaan ekonomi yang dikeluarkan pada ketiga pemerintahan yang ada di Indonesia antara lain : Dalam Demokrasi Parlementer (1950 – 1980) Indonesia merupakan contoh dari suatu perekonomian dualistis, di mana sektor modern sepenuhnya didominasi oleh orang asing, dan pada saat itu pemerintah baru saja lepas dari revolusi menegakkan ekonomi yang sangat nasionalistis dan protektif untuk memajukan suatu kelas pengusaha asli.

Pada masa demokrasi terpimpin (1959 – 1965) ditandai oleh campur tangan pemerintah secara besar-besaran dalam perekonomian, yang dimaksudkan untuk mencapai kontrol nasional yang lebih besar dan pembagian pendapatan yang lebih merata sesuai dengan cita-cita sosialisme ala Indonesia. Pemerintah bersikeras menandaskan perlunya menghancurkan segala jenis imperialisme dan feodalisme, namun jelas kelihatan tidak adanya rencana dan kebijaksanaan yang konsisten.

Pada periode berikutnya, orde baru menempuh kebijakan-kebijakan ekonomi mengurangi campur tangan pemerintah secara langsung dan memberikan peran-peran yang lebih besar pada investasi asing dan perdagangan dengan luar negeri. Kebijaksanaan pemerintah Orde Baru ternyata memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dan impresif serta lebih berhasil dibandingkan dengan periode keduanya.

Latar Belakang Ekonomi

Keadaan perekonomian pada masa ini sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan itu ternyata membawa dampak bagi perekonomian sebagai konsekuensi dari segala kebijakan.

Kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahan sistem Demokrasi Parlementer adalah Program Benteng yang di dalam pelaksanaannya tidak terjadi pembentukan modal atau pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha asli yang hampir secara eksklusif merupakan kelompok yang hendak dibina melalui kebijakan itu, tidak mampu menanam modal.

Bagian terbesar dari subsidi, kredit, konsensi, dan dana justru jatuh ke tangan para pengusaha asli yang kemudian menjualnya kembali kepada para pengusaha Cina dan asing. Pada Program ini, pengusaha klien muncul sebagai konsekuensi upaya-upaya pemerintah untuk memajukan pengusaha asli.

Pada demokrasi terpimpin, perhatian utama diletakkan pada sosialisme, yaitu Sosialisme ala Indonesia. Pemerintah lebih mengutamakan perusahaan-perusahaan negara dari pada perusahaan swasta. Kengganan pemerintah untuk memajukan kewiraswastaan berarti bahwa pengusaha asli tidak lagi mendapat dorongan dan dukungan.

Keadaan ini lalu mengakibatkan munculnya pengusaha-pengusaha yang mendapat patron dari Istana Presiden elite politik-birokrasi. Pada masa ini pengusaha klien muncul sebagai hasil upaya-upaya pemerintah untuk memperoleh pendapatan dengan jalan memeras sektor swasta.

Pada masa Orde Baru, perusahaan-perusahaan negara lebih banyak diberikan peranan penting, sangat berbeda dari masa-masa sebelumnya di mana pemerintah secara intensif dan ekstensif mengembangkan perusahaan-perusahaan negara dengan memusatkan dan mengintensifkan usaha-usaha nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama Belanda, dan tidak memberikan dorongan kepada perusahaan-perusahaan asli.

Dengan kata lain, bahwa Pemerintahan Orde baru juga masih terus menghasilkan pengusaha klien yang muncul akibat kebijakan-kebijakannya. Artinya, para pengusaha masih bergantung kepada negara dan perekonomian masih bertumpu pada modal dari negara, bukan dari wiraswasta. Hal ini menyebabkan kewiraswastaan di Indonesia sangat berjalan lambat akibat kebijakan pemerintah tersebut.

Latar Belakang Sosial

Munculnya pengusaha klien ini juga disebabkan oleh budaya rakyat Indonesia yang didominasi oleh budaya Jawa. Perilaku yang dihasilkan ditandai oleh sikap hormat berlebihan terhadap pihak yang berwajib dengan cara-cara yang sangat personal, tidak langsung, ragu-ragu dan tidak tegas. Nilai-nilai budaya inilah yang dapat menghambat perilaku ekonomi yang efektif dan mandiri dalam sektor swasta dan membentuk kekuasaan dan kewibawaan pemerintah.

Sekian pembahasan artikel yang mengulas mengenai Sejarah Sosial Ekonomi Indonesia. Kami Berharap dengan membaca artikel ini anda akan mendapatkan pemahaman serta wawasan yang baru dan lebih terbuka lagi. Silakan baca juga koleksi artikel lainnya (Sumber: catatan perkuliahan)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel