Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria

Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria - Keadaan hukum agraria yang berlaku semasa penjajahan Belanda sebelum tahun 1870 tepatnya pada tahun 1800-1811, setelah bangkrutnya VOC secara resmi, pada tahun 1803 kerajaan belanda mengeluarkan sebuah piagam yang menetapkan pembentukan negara jajahan di Hindia Belanda melalui sebuah Kementrian tanah jajahan yang dibentuk pada tahun 1806 yang dipimpin oleh Gubernur Jendral Batavia Daendels sebagai Gubernur  Jendral pertama.

Daendels memulai pekerjanya di Hindia Belanda dengan pembagunan proyek infrastruktur untuk perang dan perdagangan serta birokrasi, pembangunan jalan, pelabuhan serta sistem sewa tanah. Daendls pun melakukan perubahan struktur penguasan pemilikan tanah, yaitu dengan menjual tanah-tanah rakyat pribumi kepada orang-orang Cina, Arab, maupun Belanda sendiri.

Tanah itu disebut tanah partikelir yaitu tanah hak milik (eigendom), yang memiliki sifat dan corak istimewa,yang membedakan dengan tanah hak milik lainya ialah adanya hak-hak pada pemiliknya yang bersifat kenegaraan atau hak pertuanan.

Pada tahun 1811-1816 Raffles menggantikan Daendels sebagai Gubernur jendral, dalam semangat pembaruan yang sama dengan Daendels sama halya dengan Daendles, Rafflesberusaha untuk menghancurkan kedaulatan kesultanan-kesultanan yang telah menyerahkan kedaulatanya secara resmi ke VOC. Raffles merasa memiliki hak untuk mengatur rumah tangga kesultanan karena dianggapnya sebagai bagian integratif dari pemerintah jajahan Hindia- Belanda.

Hak-hak istimewa para sultan dan bangsawan dikurangi, sewa tanah berebentuk uang, besarnya 40% dari hsil panen, semua tanah yang ada dibawah kawasan pemerintah dinyatakan sebagai hak milik pemerintah, setiap tanah dikenakan pajak bumi. Semua tanah milik raja / sultan rakyat hanya memakai dan menggarapnya atau sering disebut feodalisme.

 Karena kekuasaan berpindah pada kerajan Inggris maka akibatnya pemilikan tanah-tanah jatuh kepada raja Inggris. Keadaan ini yang kemudian melahirkan pembrontakan petani Jawa yang dipimpin oleh pangeran Diponogoro,  yang lebih dikenal dengan perang Jawa (1825-1830) pada pemerintahan Van Der Capellen.

Pada masa pemerintahan Van Der Capellen tahun 1816-1826, ditahun 1923, Van Der Capellen membuat sebuah regulasi agar para bangsawan membebaskan sistem sewa tanah kepada Cina dan orang Eropa. Pada tahun 1830 pembrontakan Diponogoro  berhasil ditumpas , dengan kekalahan Diponogoro  untuk pertama kalinya dalam sejarah Hindia- Belanda, Jawa dikuasai penuh oleh pemerintah jajahan belanda dan berkedudukan sebagai tuan tanah nomor satu di jawa.

Pada tahun 1930 Van Den Bosch Melanjutkan kepimimpinan Van Der Capellen dengan mengeluarkan kebijaka yang disebut sistem tanam paksa, kebijakan tersebut lahir dari pelajaran atas kebijakan kerajaan Belanda di era Daendels dan Raffles. Van Den Bosch merubah sitem sewa tanah 40% dalam bentuk uang tunai. Sistem Van Den Bosch pada intinya kaum tani harus menanam tanaman komoditas dengan sistem monokultur. Pemerintah telah melakukan monopoli tanah dengan sistem tanap paksa.

Pada tahun 1870 lahirlah Agrarische wet, kebijakn ini lahir dari desakan perusahaan-perusahaan asing yang bergerak dalam bidang pertanian untuk berkembang di Hindia Belanda dan memiliki jaminan perlindungan hukum yang kuat di daerah kolonial.

Sekian yang dapat kami bahas, semoga artikel yang mengulas mengenai Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria bisa anda manfaatkan dengan baik untuk dijadikan rujukan akademi maupun menambah wawasan kebangsaan dan sejarah. (Sumber: catatan perkuliahan)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel