Sejarah Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Kesultanan Yogyakarta

Sejarah Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Kesultanan Yogyakarta

Sejarah Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah Kesultanan Yogyakarta - Sebelum abad XX, penguasaan dan kepemilikan tanah di kota yogyakarta bersifat feodal. Penguasaan tanah banyak ditentukan dengan sistem lungguh. Dalam sistem lungguh tanah dimiliki dan dikuasai sultan sedangkan rakyat yang tinggal sebagai penghuni tanah itu hanya memiliki hak menggarap dan diwajibkan menyerahkan sebagai hasil garapannya.

Untuk mengawasi dan mengelola tanah kesultanan. sultan memberikan kepercayaan kepada kerabat sultan dan para pegawai dengan status sebagai penggaduh tanah sultan. Mereka disebut patuh. Sedangkan tanah yang dikuasakan kepada mereka disebut tanah kepatuhan. Dengan haknya ini para patuh diberi wewenang untuk mengelola tanah yang dikuasakan kepadanya. dalam mengawasi tanah-tanah yang dikuasainya. Para patuh menyerahkan hak-hak kekuasaannya kepada para pembantu merek, para pembantu itu disebut lurah. Mereka memiliki kekuasaan yang besar atas tanah-tanah sultan, sedangkan rakyat sebagai penggarapannya tidak mempunyai hak apa-apa atas tanah yang digarapnya.

Penguasaan tanah dengan sistem lungguh kepada bangsawan dan pegawai kraton sebagai gaji itu menimbulkankan adanya dua lapisan sosial dalam masyarakat. Yaitu wong gede dan wong cilik. Wong gede merupakan lapisan sosial yang memiliki hak-hak istimewa dari keraton. Diantaranya hak memungut pajak dan hasil dari sebagian tanah lungguhanya. Sedangkan wong cilik merupakan lapisan sosial dan bawahanya yang tidak memiliki hak-hak isrimewa mereka hanya memiliki hak atas tanah sebagai hak penggarapan dan pemakaian.

Dalam pengaturan sistem lungguh. Birokrat kerajaan memiliki posisi penting sebagai pengumpulan pajak dan sebagai hasil tanamanya. Di wilayah perkotaan ia menjadi perantara wong gede (patuh) dengan wong cilik. Kekuasanya yang besar menjadikan lurah memiliki posisi yang strategis dalam menerapkan penguasan tanah di perkotaan. Denaga demikian patuh memiliki kekuasan atas tanah bagianya sedangkan para birokat kerajaan mengatur penggunaan dan penarikan pajaknya.

Penguasaan tanah yang terpaut pada sultan itu tampaknya menjadi penghambat bagi berlangsungnya politik pemerintahan kolonial di Kesultanan Yogyakarta. Berdasarkan persetujuan antara pemerintah Belanda dengan sultan pada 1918 berlaku Rijksblad kesultanan No. 16 tahun 1918 yang menghapuskan kekuasaan para patuh atas tanah milik sultan. Hal ini mengakibatkan terhapusnya sistem kepatuhan, selanjutnya rakyat diberi kesempatan sebagai pemakai tanah hak anganggo secara turun temurun seperti yang dinyatakan dalam pasal 4 Rijksblad kesultanan No. 16 tahun 1918.

Setelah dihapuskan jabatan patuh. Sultan melakukan perubahan sistem pemilikan tanah. Perubahan itu disebut dengan “ reorganisasi agraria sistem pemilikan tanah” yang dilaksanakan pada 1925. Reorganisasi tanah itu merupakan suatu perubahan yang fundamental terhadap status hukum pemilik tanah dari tanah milik sultan dan priyayi. Serta abdi dalem untuk dialihkan kepemilikannya kepada penduduk. Adapun tindakan yang dilakukan dalam reorganisasi tanah tidak hanya dilakukan dengan mengadakan perubahan status pemilikan saja.

Tetapi juga penghapusan sistem lungguh. Pembentukan kelurahan sebagai unit administrasi. Pemberian hak-hak pengguna tanah yang jelas kepada penduduk pengadaan peraturan sistem sewa tanah. Pengurangan kerja wajib penduduk dan perbaikan sistem pemindahan hak atas tanah. Pelaksanaan reorganisasi yang demikian itu membuktikan bahwa pemerintah Hindia Belanda secara langsung dapat menguasai seluruh wilayah perkotaan Yogyakarta, disamping itu politik pemerintah kolonial telah berhasil memperlemah status dan kedudukan para bangsawan pemegang lungguh.

Dengan diadakanya reorganisasi agraria dan berlakunya Rijksblad kesultanan no. 25 tahun 1926 sultan telah memberikan tanh kepada penduduk dengan hak milik pribadi. Penduduk memiliki hak atas tanah yang lebih kuat dan memiliki kekuasaan penuh atas tanah yang diberikan itu, mereka dapat menjual, menyewakan kepada orang lain. Serta mewariskan tanah kepada ahli warisnya.
Meskipun penduduk memiliki status hukum tanah yang lebih jelas dan lebih kuat.

Hak pemilikan tanah diatur dalam peraturan-peraturan sultan. Peraturan-peraturan itu menyebabkan penduduk tetap memiliki keterbatasan hak-hak atas tanahnya. Keadaan ini menyebabkan sengketa tanah karena adanya penyimpangan dari pelaksanaan peraturan-peraturan yang ada. Ketika terjadi kemerosotan sumber-sumber penghasilan akibat keadaan ekonomi yang semakin memburuk pada tahun 1930-an .

Tanah menjadi sumber utama yang dapat diperdagangkan  sehingga mudah menjadi pemicu terjadinya sengketa. Sengketa tanah muncul karena sudah tidak ada musyawarah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian masalah tanah dari kedua pihak yang bersengketa. Pada umumnya permasalahn tanah berkaitan dengan perbuatan melawan peraturan yang berlaku berupa pendudukan tanah tanpa hak, pembagian warisan yang tidak sesuai dengan jumlah  pewaris, dan jumlah warisan yang akan dibagikan, jual beli yang tidak diketahui pemilik tanah sebenarnya dan sebaginya.

Demikian yang sekiranya dapat kami bahas dan jelaskan kepada anda mengenai Sejarah Kepemilikan Dan Penguasaan Tanah, Kesultanan Yogyakarta. Semoga artikel ini mampu menambah wawasan pengatahuan anda dan membantu untuk menyelesaikan tugas akademik. (Sumber : catatan Perkuliahan)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel