Sejarah Hubungan Internasional Indonesia


Sejarah Hubungan Internasional Indonesia

Sejarah Hubungan Internasional Indonesia - Indonesia memulai hubungan Internasional pasca kemerdekaan. Namun hubungan yang dijalin mulai berkembang sesudah Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB) ikut campur tangan. Keterlibatan PBB untuk membahas Republik Indonesia dikarenakan tentara Inggris yang bertugas di Indonesia telah menggunakan tentara Jepang untuk menindas gerakan rakyat Indonesia. Hal ini merupakan suatu ancaman terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional.

 Dewan Keamanan dunia diminta untuk membentuk panitia penyelidik. Usul tersebut belum diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun perang kemerdekaan Indonesia telah membuka mata dunia dan membuat Peserikatan Bangsa-Bangsa ikut campur tangan. Belanda mengakui secara de facto terhadap Republik Indonesia atas Jawa dan Sumatera dalam satu persetujuan yaitu Persetujuan Linggajati, tanggal 25 Maret 1947.

Mulai saat itu, Indonesia mendapat perhatian dunia Internasional. Ketegangan-ketegangan baru, timbul karena perbedaan tafsir mengenai isi Persetujuan Linggajati tersebut. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri dan melanjutkan agresinya dengan aksi militer pada tanggal 2 Juni 1947. Karena itu timbul reaksi dari seluruh dunia. Masalah Indonesia dimasukkan ke dalam acara sidang Dewan Keamanan pada tanggal 31 Juli 1947. Australia mengusulkan bahwa atas dasar Pasal 39 Piagam PBB, Dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap suatu usaha yang mengancam perdamaian dunia.

Pada sidang dewan tanggal 1 Agustus 1947 dikeluarkan suatu seruan kepada kedua belah pihak yang sedang berselisih, antara Indonesia dengan Belanda, untuk segera menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaianya dengan cara perwasitan(arbitrase) atau dengan cara damai dan melaporkan tentang hasil penyelesaian itu kepada Dewan Keamanan. Pada tanggal 4 Agustus 1947, berlaku gencatan senjata dan kemudian meningkat kepada perundingan.

Dewan Keamanan kemudian menawarkan suatu komisi jasa-jasa baik sebagai suatu kompromi yang kemudian terkenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota Komisi Tiga Negara seorang dipimpin oleh Indonesia, seorang dipilih oleh Belanda, sedangkan kedua anggota itu memilih anggota ketiga. Pemerintah Republik Indonesia memilih Australia, pemerintah Belanda memilih Belgia, sedangkan kedua negara tersebut memilih Amerika Serikat sebagai anggota ketiga.

Selanjutnya pemerintah Australia menujuk Richard C.Kirby, Hakim Mahkamah Arbitrase dari Persemakmuran Australia sebagai wakilnya untuk duduk dalam komisi itu. Pemerintah Belgia menunjuk Paul van Zeeland(Mantan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri) sebagai wakilnya, dan Pemerintah Amerika Serikat menujuk Dr.Frank B.Graham.

Komisi Tiga Negara bekerja secara efektif setelah anggota-anggotanya datang di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947. Sejak dikeluarkannya  revolusi Dewan Keamanan pada tanggal 1 November 1947, maka tugas Komisi Tiga Negara tidak hanya dibidang politik, tetapi juga dibidang militer. Amerika Serikat menyediakan kapal angkatan pasukan Revillle sebagai tempat perundingan netral.

Secara resmi perundingan dimulai tanggal 8 Desember 1947 di Kapal Renville. Dengan melalui prosedur yang sulit, KTN berunding secra informal dan melakukan desakan-desakan secara halus terhadap kedua belah pihak. Akhirnya tanggal 17 Januari 1948, naskah persetujuan Renville ditandatangani, yang antara lain berisi: “persetujuan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda; dan enam pokok prinsip tambahan untuk perdagangan guna mencapai penyelesaian politik” Setelah persetujuan Renville diadakan perundingan-perundingan untuk mendapat kesepakatan politik.

Republik Indonesia berpegangan pada soal pokok yang berlandaskan Persetujuan Linggajati, yakni sebagai Repulik Indonesia de facto dan pernyataan Komisi Jasa Baik (Komisi Tiga Negara)  yang dibentuk atas keputusan Dewan Keamanan PBB. Pada perundingan-perundingan pasca- Renville delegasi Indonesia yang dipimpin Mohamad Roem memperjuangkan penghentian blokade, dan melakukan pengakuan kedaulatan.

Komisi Jasa Baik berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan penghentian tembak-menembak dan mencari penyelesaian secara damai, yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara(KTN).  memprotes keras kebijakan Republik Indonesia yang mengadakan perjanjian persahabatan dengan Mesir, India, dan negara-negara Arab melalui Menteri Luar Negeri Republik Indonesia H.Agus Salim.

Sementara itu, Republik Indonesia memprotes keras tindakan Belanda yang membentuk negara-negara bagian, seperti negara Sumatera Timur pada 29 Januari 1948, negara Madura pada tanggal 20 Februari 1948, dan negara Pasundan di Jawa Barat pada April 1948. Melalui utusan daerah federal, Belanda mengadakan berbagai persetujuan.

Bentuk isi persetujuan itu menyerupai persetujuan “antara tuan penguasa dan kuli kontrak”, dan sebagai lanjutan perundingan-perundingan itu lahirlah Bewindvoering Indonesie in overgangstijd –kepemerintahan Indonesia di masa peralihan- yaitu undang-undang yang menjamin kedaulatan Belanda yang dibuat oleh Belanda tanpa menghiraukan keberadaan Republik Indonesia.

Pada perundingan yang membahas kesetaraan, delegasi Republik tetap bertahan pada pendirian bahwa status TNI hanya berubah bila sudah terbentuk Angkatan Perang Negara Indonesia Serikat yang berdaulat, di mana Tentara Nasional Indonesia akan menjadi intinya.

Pendirian itu sama sekali tidak diterima Belanda. Dengan demikian, semakin jelas bahwa persetujuan yang tercapai sebenarnya tidak berarti apa-apa. Kejelasan politik di meja perundingan muncul pada akhir Mei 1948. Republik Indonesia tidak bersedia memenuhi tuntutan Belanda untuk membubarkan Tentara Nasional Indonesia di masa peralihan dan membiarkan anggotanya melalui proses screening untuk menjadi anggota Angkatan Perang Negara Indonesia Serikat dengan KNIL (Koninklijk Nederlands Indonesisch Leger) sebagai intinya.

Disamping itu, Republik Indonesia tidak bersedia mengakui Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda sebagai Panglima Tertinggi tentara federal itu.Tiga Perjanjian Renvile yang diharapkan dapat menjadi awal membaiknya hubungan Indonesia-Belanda, rupanya hanyalah taktik Belanda untuk menyusun rencana menyerang Indonesia kembali.

Kenekatan Belanda terlihat pada peristiwa tanggal 19 Desember 1948 kira-kira jam 05.30 lapangan terbang Maguwo dibom oleh pesawat-pesawat pembom Mitchell B-25 yang diikuti oleh penerjunan satu batalayon pasukan Baret Hijau yang ditugaskan untuk merebut lapangan terbang tersebut. Kompi AURI pengawal lapangan terbang dibawah pimpinan Kadet Karsiman segera terpukul mundur, meskipun sudah berjuang dengan heroik menjalankan tugasnya dimana ia dengan beberapa orang temannya telah gugur sebagai bunga bangsa.

Sementara pesawat-pesawat pemburu Mustang dan sembilan pesawat Kittyhawk menghujani lapangan terbang Maguwo dengan bom dan metraliur. Satu jam kemudian, sejumlah 15 pesawat Dakota menerjunkan payung untuk mematahkan perlawanan di darat. Hingga pukul 08.30, Belanda bisa menguasai lapangan terbang.

Pesawat Dakota pertama bisa mendarat, disusul kemudian dengan pesawat angkut C-47 yang mendaratkan pasukan. Mulai pukul 09.30 pasukan Belanda bisa melaksanakan konsolidasi guna memperkuat posisi pasukan untuk memperluas kedudukan di Maguwo, serta menunggu pasukan tambahan. Setelah kekuatan lengkap, pada pukul 11.00 barulah mereka bergerak menuju Yogyakarta dengan tujuan.
  1. Menghancurkan TNI dan pejuang bersenjata Republik Indonesia.
  2. Menghapus pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Membujuk Sri Sultan HB IX untuk memihak dan membantu Belanda.
Setelah Belanda menduduki kota Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948, berhasil menguasai tempat-tempat penting, maka Belanda mulai berusaha menjalankan roda pemerintahan pendudukan, dalam rangka memulihkan ketertiban dan keamanan di kota Yogyakarta. Hal ini tidak dapat berjalan karena pemerintah Republik Indonesia telah mempersiapkan baik pemerintah militer maupun pemerintah sipil.

Kota Yogyakarta merupakan kota yang dikelilingi oleh bangunanbangunan industri gula. Serangan Belanda di arahkan terhadap daerah-daerah strategis, daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber hasil bumi yang dibutuhkan untuk kepentingan Belanda, daerah-daerah yang memiliki bangunan-bangunan penting, dan daerah-daerah yang dianggap membahayakan pertahanan Belanda.

Demikianlah setelah menduduki kota Yogyakarta, Belanda segera mengarahkan seranganya terhadap daerah di sekitarnya, menuju Yogya Barat di daerah Cebongan, Godean, Moyudan, Minggir. Di sekitar daerah Moyudan Belanda menduduki Jembatan Bantar di Klangon, bekas bangunan pabrik gula di Balangan, Bekas bangunan pabrik gula Cebongan, dan bekas pabrik senjata Demakijo.

Tempat-tempat dijadikan pos penjagaan dari markas pertahanan Belanda. Kepentingan utama Belanda menduduki daerah Klangon adalah untuk menjaga agar Jembatan Bantar jangan sampai dirusak oleh pasukan gerilya Repubik Indonesia, karena jembatan tersebut berfungsi sebagai penghubung antara kota Yogyakarta-Wates-Purworejo.

Letak Desa Argomulyo tidak jauh dari Jembatan Bantar di Klangon, maka sering terjadi serangan gangguan Belanda di sekitar wilayah tersebut. Untuk mengenang peristiwa tersebut maka didirikan beberapa monumen, salah satunya yaitu Monumen Setu Legi sebagai saksi sejarah Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta. Bedasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang Monumen Setu Legi sebagai saksi sejarah Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta, terutama tentang terjadinya serangan Belanda di Desa Argomulyo pada saat Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta.

Latar belakang didirikanya Monumen Setu Legi di Desa Argomulyo dan gambaran sejarah wilayah Desa Argomulyo pada tahun 1948. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menambah wawasan kepada pembaca tentang Monumen Setu Legi sebagai saksi sejarah kekejaman Belanda terhadap rakyat Indonesia, termasuk warga Desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta.

Itulah penjelasan atau pembahasan mengenai Sejarah Hubungan Internasional Indonesia yang kami bahas secara mendalam. Semoga artikel ini dapat membantu anda sebagai rujukan sumber pengetahuan maupun rujukan tugas-tugas akademis. (Sumber : catatan perkuliahan)

0 Response to " Sejarah Hubungan Internasional Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel